Tantangan Penggunaan E-Rekap di Pilkada 2020

  • Whatsapp
Andang Masnur

Oleh : Andang Masnur, S.Pd.,M.Pd

Perkembangan teknologi tidak dapat kita bendung lagi. Segala aspek kehidupan tidak lepas dari pengaruh digitalisasi dan teknologi imformasi. Begitu juga dengan perekembangan dalam dunia  demokrasi, tak terkecuali di Indonesia itu sendiri. Jika melihat sistem kepemiluan di sebagian negara maju misalkan Amerika, tentu mereka lebih dulu menerapkan sistem kepemiluan dengan menggunakan IT sebagai perangkat kerjanya.

Beberapa tahun terakhir khususnya di Pemilu 2019 perangkat aplikasi dalam membantu mengerjakan tahapan kepemiluan telah banyak digunakan. Misalnya Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas), dan Sistem Informasi Perhitungan (Situng). Terbaru yang akan digunakan adalah sistem rekapitulasi elektronik atau E-Rekap. Sistem rekapitulasi elektronik ini akan digunakan pada Pilkada serentak 2020.

Jika melihat dari berbagai catatan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, penggunaan beberapa aplikasi elektronik diatas sangat membantu kerja-kerja penyelenggara teknis dilapangan. Misal dalam pengerjaan data pemilih yang menggunakan sidalih, kegandaan pemilih dapat diminimalisir. Begitu juga penggunakan aplikasi situng yang dapat membantu merekap dan mempublikasi perolehan suara pasangan calon atau pun parpol sebelum pleno manual dilaksanakan.

Salah satu tujuan KPU menciptakan kepercayaan publik dengan asas keterbukaan sangat terbantukan. Dilain hal dari segi efektifitas dan efesiensi penggunaan aplikasi berbasis eletronik hampir disetiap tahapan menjadi solusi terbaik pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang lalu.

Lalu bagaimanakah dengan E-Rekap ini? Jika melihat banyaknya korban meninggal saat pemilu kemarin, salah satu penyebebanya adalah kelelahan saat melakukan rekapitulasi pada banyak lembaran formulir. Maka diharapkan e-rekap ini menjadi solusi pemangkas pekerjaan manual yang dilakukan oleh KPPS dalam merekapitulasi setiap lembaran formulir yang jumlahnya tidak sedikit. Selain itu juga pengadaan logistik pemilu berupa lembaran formulir yang jumlahnya bisa mencapai jutaan lembar dapat dipangkas.

Kita tentu optimis bahwa perkembangan sistem demokrasi dan kepemiluan di negeri ini semakin hari semakin baik. Sehingga kita berharap dengan penggunaan e-rekap di Pilkada ini membuka jalan e-rekap di Pemilu 2024 nanti yang tentu tantangannya lebih rumit. Secara garis besar saya melihat ada tiga tantangan terbesar KPU dalam menerapkan e-rekap pada Pilkada Serentak 2020 ini yaitu; 1) Regulasi yang mengatur e-rekap ini harus jelas dan kuat, 2) Sosialisasi dan bimtek pada masyarakat, dan 3) Ketersediaan jaringan Internet

Regulasi Yang Kuat

Membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara juga tidak lepas dari kepastian hukum penyelenggaraan tahapan pemilihan atau pemilu. Untuk itu prodak hukum atau regulasi sangat penting sebagai rujukan dalam melaksanakan setiap tahapan. Penggunaan sistem rekap elektronik atau e-rekap ini sebenarnya belum termuat atau tercantum secara detail dalam UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Sehingga regulasi yang mendasari penggunaan sistem tersebut haruslah disiapkan. Pada harian Kompas beberapa waktu yang lalu, Bawaslu selaku pengawas pemilu mengkritik usul ini. Regulasi atau aturan lainnya harus dibuat oleh KPU agar kekuatan hukum atas penggunakan E-Rekap tidak lemah. Penyusunan Peraturan KPU yang memuat detail tentang sistem perhitungan suara yang menggunakan teknologi informasi sangat dinantikan. Sehingga menguatkan penyelenggara ditingkat bawah dalam melaksanakan tahapan.

Sosialisasi dan Bimtek

Pengenalan kepada masyarakat luas akan hadirnya e-rekap ini mesti dilakukan semaksimal mungkin. Berkaca pada banyaknya issu yang diangkat pada pemilu kemarin tentang situng, jangan sampai hal tersebut juga terjadi pada Pilkada kali ini. Kekeliruan terhadap pemahaman situng kemarin tidak hanya terhadap masyarakat awam saja, tetapi juga oleh peserta pemilu itu sendiri. Hal ini kemudian mendorong adanya protes terhadap hasil dalam situng dalam pleno-pleno yang dilakukan di setiap jenjang. Bahkan beberapa dari protes tersebut berlanjut pada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Pemahaman masyarakat terhadap teknis aplikasi e-rekap ini juga sangat dibutuhkan. Siapa saja yang melakukan rekap, pada jenjang apa dan siapa saja yang dapat mengakses harus disosialisasikan. Bukan hanya masyarakat pemilih tetapi juga penyelenggara pilkada khususnya. Sebab rentannya konflik yang terjadi akibat klaim-klaim hasil pemenang dalam sebuah kontestasi telah sering terjadi. Begitu juga tentang sumber daya manusia yang akan direkrut untuk menjadi KPPS, PPS dan PPK tidak boleh gaptek. Karena jelas perangkat aplikasi ini adalah menggunakan komputer. Bisa mengoperasikan komputer saja tidak cukup, sehingga bimbingan teknis dari KPU terkait penggunaan aplikasi ini harus dilaksanakan dengan maksimal.

Koneksi Jaringan Internet

Tantangan selanjutnya dalah mengenai ketersediaan akses internet. Dari 270 daerah yang menggelar Pilkada Serentak di tahun 2020 ini masih ada daerah yang belum tersentuh sinyal atau jaringan internet. Atau bahkan mungkin bisa jadi masih ada daerah yang belum juga teraliri listrik. Tentu ini harus menjadi perhatian dan pertimbangan khusus, olehnya itu KPU sendiri dalam memberlakukan sistem e-rekap ini masih menentukan titik-titik TPS mana yang harus dan tidak harus menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga kemungkinan besarnya adalah tidak semua daerah yang melaksanakan Pilkada dapat melakukan e-rekap mulai dari jenjang KPPS.

Belum lagi kita bicara tentang kepercayaan publik terhadap hasil yang menggunakan sisitem elektronik ini. Isu tentang keamanan jaringan atau server KPU adanya hacker kadang dijadikan hal yang membuat tingkat kepercayaan publik rendah. Sehingga tentu KPU mesti menyiapkan perangkat yang luar biasa safety-nya demi menjaga trust terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tanggal 23 September 2020.

Penulis adalah Komisioner KPU Kab. Konawe-Sultra yang membidangi Divisi Parmas dan SDM

Pos terkait