Seleksi PPK, PPS Pilkada di Sulteng Perlu Dilaksanakan Secara Terbuka dan Profesional

  • Whatsapp

Parigi, Jaripedenews.com – Akademisi IAIN Palu, Muhtadin Mustafa menyatakan dalam seleksi penyelenggara badan adhoc Pilkada di Sulteng tahun 2020, perlu dilakukan secara terbuka dan profesional. Keterbukan itu dilakukan sejak diumumkan kepada publik sampai dengan penetapan calon terpilih. Demikian disampaikan oleh Muhtadin, saat menyampaikan materi dalam Rapat Kordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se Sulawesi Tengah di hotel Oktaria Parigi, Selasa, 7/1/2020.

Muhtadin Mustafa, yang mantan Wakil Rektor III IAIN Palu, ini menyatakan bahwa Keberadaan PPK memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pilkada. PPK sebagai salah satu ujung tombak yang menentukan baik atau buruknya pelaksanaan pilkada. Maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu melaksanakan seleksi PPK dan PPS secara tertib sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lanjut” Muhtadin, Dalam banyak fakta pemilu dan Pilkada di Indonesia keberadaan PPK, PPS dan KPPS, sering menjadi permasalahan baik proses maupun hasilnya. Oleh karena itu KPU Provinsi dan KPU kabupaten Kota perlu melaksanakan seleksi PPK dan PPS dengan lebih tertib. seleksi PPK, PPS dan KPPS harus dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian anggota PPK.

Bacaan Lainnya

Selain itu Perlu memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. terhadap ini proses ini memang perlu kita mendorong adanya afirmasi atau keterlibatan perempuan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan seleksi.
Dia berharap, KPU Kabupaten/kota yang diberi wewenang untuk melaksanakan seleksi PPK dan PPS ini tertib sesuai dengan waktu waktu tahapan yang ditentukan dalan undang undang atau Paraturan KPU. Tutup Muhtadin.

Ditempat yang sama Intam Kurnia, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/kota perlu memilih PPK dan PPS yang beritegritas dan memiliki kualitas yang baik.

Dosen Fisip Untad ini menyatakan bahwa
Aspek integritas meliputi Unity dan kuaitas moral. Seorang penyelenggara pemilu dapat dikatakan beritegritas sesuai dengan nilai, keyakinan dan kesesuain perilaku dan tindakan seorang PPK dan PPS yang bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Anggota Tim Pemeriksa Daerah DKPP, Sulawesi Tengah, ini menyatakan bahwa integritas seorang penyelenggara ini melaksanakan tahapan pilkada harus sesuai dengan Undang Undang serta kode etik. Tidak saja kepada PPK dan PPS yang diseleksi yang beritegritas akan tetapi juga KPU Kabupaten/kota sebagai penyelengara yang menyeleksi juga harus beritegritas. Sebab PPK dan PPS yang lahir dan beritegritas itu lahir dari KPU Kabupaten Kota yang berintegritas.

Rapat kordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota ini dilaksanakan di Kabupatem Parigi Moutong Sulawesi Tengah di salah satu hotel di Parigi pada 6-8/2020.
Rakor dihadiri oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sejumlah 39 orang diantaranya utusan dari Komisioner Divisi SDM Kabupaten/Kota, 1 orang Kasubag membidangi SDM dan Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu.

Pos terkait