Sahran Raden: Pemilu Sebagai Sarana Konstitusional Memilih Orang-Orang Terbaik

Poso,Jaripedenews.com – Pemilu merupakan salah satu instumen demokrasi, sarana konstitusional untuk menyeleksi dan memilih orang-orang terbaik, terpercaya dan kompoten yang diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat, mewujudkan oase kesejahteraan, baik di pedesaan maupun di kota.

Hal itu dikemukakan anggota KPU provinsi Sulawesi Tengah, Dr Sahran Raden saat menjadi narasumber diskusi kepemiluan bertajuk, Pemilu 2024 Sarana Integrasi Bangsa yang digagas oleh KPU kabupaten Poso, Selasa, (8/11).

Dihadapan peserta diskusi, partai politik, ormas, Oganisasi Kepemudaan (OKP) dan LSM di kabupaten Poso itu, Sahran mengungkapkan bahwa pemilu merupakan sarana integrasi bangsa di Indonesia yang dinilai sangat relevan dengan kondisi masyarakat majemuk.

“Tantangan Indonesia adalah kebhinekaan dan kemajemukan. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan idiologi serta mazhab keagamaan yang berbeda beda, maka diharapkan pemilu sebagai sarana persatuan kebangsaan,”ungkapnya.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah periode 2013-2018 itu mengatakan,
pemilu sebagai sarana integrasi bangsa diharapkan melahirkan pemimpin terpilih memiliki komitmen yang tinggi pada perjuangan kebangsaan, keindonesiaan dan kerakyatan, karena pemilu menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM itu juga menyebutkan, pemilu sebagai arena kontestasi untuk memperebutkan kekuasaan. Dia menunjukkan fakta, bahwa pemilu masih membutuhkan biaya yang tinggi. Kondisi obyektif pemilu kita, kata Sahran memang masih mahal, tingginya biaya politik dalam pemilu lebih disebabkan karena biaya sosialisasi, kandidat, kampanye partai politik dan pembiayaan saksi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta kondisi geografis yang tediri dari pulau dan daerah terpencil mengakibatkan biaya politik menjadi mahal.

Selain itu, Doktor lulusan Universitas Muslim Indonrsia (UMI), Makassar itu menilai pemilu sebagai pekerjaan administratif yang dilaksanakan dalam suasana politik memiliki sekelumit persoalan dan permasalahan diantaranya, politik uang yang masih terus ada dalam setiap momentum kontestasi dalam pemilu. Politik uang terjadi pada saat kampanye, masa tenang,.menjelang hari pemungutan suara dan pada hari pemungutan suara.

Menurutnya, profesionalitas penyelenggara pemilu, permasalahannya terkait dnengan ketaatan terhadap etika dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu itu, hemat Sahran, diikat dengan kode etik sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis, dan filosofis yang menjadi pedoman bagi prilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dalam semua tindakan dan ucapannya.

“Jadi penyelenggara pemilu itu dipandang sebagai kategori profesional lantaran dituntut memiliki keahlian dan keterampilan yang spesifik dibidang kepemiluan. Penyelenggara pemilu ini tidak cukup independen tapi juga profesional. Tidak cukup hanya memiliki pengalaman, tetapi juga ada keahlian dan pengetahuan. Karena sifatnya yang spesifik keilmuan dan keahliannya, tidak dimiliki oleh masyarakat umum, pekerjaan dalam kategori profesional ini perlu diawasi karena punya potensi disalahgunakan,”jelasnya.

Salah satu tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(TPD-DKPP) Tahun 2018-2023 ini juga menilai, bahwa politik identitas dan SARA merupakan tantangan besar bagi demokrasi elektoral Indonesia di pemilu dan pilkada. polarisasi berbasis irasionalitas politik identitas yang diterjemahkan dalam bentuk kampanye jahat, berita bohong (hoax), fitnah, dan politisasi SARA kata Sahran, menjadi potensi yang menguat dalam pemilu.

Politisasi SARA dan Politik identitas yang dilakukan melalui platform media sosial, ternyata menjadi pisau bermata dua. Media sosial bisa menjadi medium luar biasa berkembangnya kampanye jahat, hoax, fitnah, dan politisasi SARA.

Penulis buku Hukum Pemilu Pendekatan Interdispliner dari Dekonstruksi sampai Implementasi tahun 2019 itu melanjutkan, prinsipnya, pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

Pemilu yang adil, kata Sahran, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Dia mengatakan, untuk mewujudkan pemilu damai berintegritas di tahun 2024, dapat dilakukan dengan strategi, perkuat strategi politik kebudayaan. Politik yang berdasarkan nilai kearifan budaya, menjadi bagian integral dari sarana integrasi kebangsaan.

Selanjutnya, patuhi etika dan hukum, hakikatnya, lanjut Sahran, ketaatan hukum adalah kesetiaan peserta penilu penyenggara pemilu, dan pemilih terhadap hukum dan etika yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sehingga pemilu memiliki kepastian hukum.

Penulis: RL
Editor: RL

Pos terkait