Pendemo Segel Kantor Desa Marana, Ajukan 4 Tuntutan

  • Whatsapp

Donggala, JariPeDenews.com – “Marana Menggugat”, demikian tagline aksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Marana Kecamatan Sindue, Donggala, Rabu 22 Januari 2020.

Aksi yang dipimpin oleh Sadly selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Marana dimulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang berjalan dengan tertib dan kondusif.

Peserta aksi yang terdiri dari LPM, PKK, Perangkat desa, kepala dusun, ketua RT, lembaga adat, pegawai syara, tokoh pemuda dan perempuan berkumpul di depan Kantor Desa Marana. Mereka berorasi secara bergantian. Setelah melakukan penyegelan terhadap kantor desa dan kantor BPD, aksi dilanjutkan ke Kantor Camat Sindue di Desa Toaya.

Sepanjang Jalan peserta aksi menbentangkan spanduk dan membagikan sejumlah pamflet. Jika tuntutan mereka tidak direspon dalam waktu 7 x 24 jam, peserta aksi bertekad akan menduduki kantor Camat Sindue serta datang langsung ke DPRD Donggala.

Dalam pernyataan sikapnya, pendemo mengajukan empat tuntutan. Pertama, segera tetapkan dan lantik kepala desa marana terpilih dalam waktu 7 x 24 jam. Dua, tolak penjabat kepala desa Marana baru, turunkan BPD Marana, dan turunkan Camat Sindue.

Aksi ini merupakan puncak dari kesabaran masyarakat Desa Marana yang dipicu oleh pemberhentian Penjabat Kepala Desa yang saat ini dijabat oleh Kasman U, S.Sos.

SK yang ditandatangani Bupati Donggala tanggal 7 Januari 2020 baru akan dilakukan dilakukan serah terima jabatannya Rabu, 22 Januari 2020 membuat masyarakat geram.

Juru bicara pendemo, Taufik mengatakan, mencurigai adanya upaya untuk menghambat proses pelantikan calon kepala desa terpilih Lutfin, S. Sos, yang dilakukan antara Ketua BPD Marana, Ketua panitia pilkades dan Camat Sindue.

Padahal nyata-nyata bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun dalam jangka waktu tiga hari setelah pemilihan. “Adapun proses gugatan di pengadilan tidak ada hubungannya dengan proses pelantikan,” kata Taufik.

Dalam Peraturan Bupati No 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 52 disebutkan bahwa bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pelantikan kepala desa paling lambat 30 hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD. (Rif)

  • Whatsapp

Pos terkait