La Husen Zuada, KPU Harus Benar-Benar Mandiri

  • Whatsapp

Palu,JaripedeNews.com – Proses rekrutmen adhoc yang dilakukan penyelenggara pemilu masih terkesan longgar, karena ternyata masih ditemukan adanya kader partai politik dan tim sukses pasangan calon yang lolos menjadi penyelenggara, hal itu terjadi selain yang bersangkutan tidak jujur, rekam jejaknya juga sulit terdeteksi hingga akhirnya dilantik dan menjadi penyelenggara.

Hal itu dikemukan oleh Akademisi Universitas Tadulako (Untad), La Husen Zuada saat menjadi pemantik diskusi Tadarus Virtual Kelas Pemilu dan Demokrasi, dengan tema Pemilu Bermartabat dan Penguatan Kelembagaan KPU, Rabu, (20/5) via google meet.

“Masuknya kader parpol dan timses pasangan calon dalam sistem ini, jelas sangat mengganggu ritme penyelenggara yang mengedepankan kejujuran, integritas dan etika lainnya, jadi bisa dikatakan kemandirian KPU menjadi lemah dalam konteks ini,”ujarnya.

Selain itu, Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Tadulako (UNTAD), itu juga menyoroti penggunaan dana APBD dalam pelaksanan Pilkada.
“Bisa tidak, untuk menjaga kemandirian KPU, tidak menggunakan dana APBD, misalnnya, dengan menghimpun para pengusaha kemudian mencarikan formulasinya, sebab kalau masih menggunakan dana APBD, apalagi petahana kembali bertarung, diduga ada intervensi kearah itu kepada penyelenggara,” katanya.

Selain itu, dari aspek kesekretariatan, La Husen mendapatkan fakta lapangan masih ditemukan ada tenaga sekretariat merupakan titipan dari yang memiliki kepentingan politik, serta tempat yang dijadikan sekretariat sebagian milik pemerintah kecamatan dan desa.

Dia melanjutkan, data DPT, Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil juga masih menjadi salah satu sumber kisruh dalam setiap kali penyelenggaraan pesta demokrasi dinegeri ini.
Pada bagian lain, La Husen sepakat, KPU adalah lembaga bersifat mandiri, sesuai amanat UUD 1945, Pasal 22 E ayat 5. Sementara dalam konteks status kedudukan kelembagaan negara, KPU adalah Lembaga penunjang (auxiliary state organ) yang bersifat independent.

“ Lembaga independent, kebebasan, kemerdekaaan, otonom, kemandirian, tidak dalam dominasi personal dan kelembagaan. Dalam konteks itu KPU bukan bagian/bawahan dari cabang kekuasan eksekutif, legislative dan yudikatif,” tutupnya.RL

  • Whatsapp

Pos terkait