KPU Palu Teken MoU dengan BPBD, Lapas dan Rutan

  • Whatsapp

Palu, JariPeDenews.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, Rabu (04/03/2020) melaksanakan rapat koordinasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Hotel Sutan Raja Kecamatan Palu Selatan. Rakor dihadiri oleh Forkopimda, pemerintah kecamatan dan lurah se Kota Palu.

“Tahapan pemilihan serentak yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, bahwa tahapan persiapan itu salah satunya pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dimulai 23 Maret sampai dengan 20 Juli 2020, dan posisi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sebelum 23 Maret 2020,” ujar Idrus.

Bacaan Lainnya

Menurut Idrus, rakor dimaksudkan mengajak diskusi stakeholders setelah Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep umum dan khususnya terkait PDPB yakni memperbaiki data secara terus menerus dan memudahkan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Ada dua model PDPB yakni pertama, bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak dengan Bupati dan atau Wali Kota maka pelaksanaannya terintegrasi antara pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Kedua, bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan gubernur, atau bupati, walikota maka pemutakhiran data berkelanjutannya dilakukan secara berbeda misalnya pengumuman tetap dilakukan di laman website masing setiap bulan untuk KPU kabupaten lota dan setiap tiga bulan bagi KPU provinsi.

Dalam kegiatan itu, KPU Kota Palu juga menandatangani MoU dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu , Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Petobo dan Rumah Tahanan Kelas II A Maesa, serta Penandatangan Dukungan Dinas Dukcapil kepada KPU Kota Palu untuk sosialisasi dan rekam cetak KTP bagi pemilih pemula Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa di kampus PTN/PTS.

Idrus menjelaskan, MoU dengan Lapas dan Rutan akses bagi KPU Palu pada usaha pembaharuan data dan pemenuhan syarat bagi warga binaan, seperti fasilitasi untuk rekam cetak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya kerja sama bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) adalah sharing data sebelum KPU Palu melakukan pemutakhiran, maka terlebih dahulu memakai data milik BPDB untuk acuan dalam pemetaan daftar pemilih, seperti data penerima Huntap kawasan maupun huntap satelit.

“Data ini nantinya akan dicocokkan petugas pemutakhiran data pemilih di daerah itu, hasilnya juga bisa disharing kepada pihak BPBD, intinya kita harapkan kerjasama ini adalah saling memperkuat melalui komunikasi serta koordinasi,” kata Idrus.

Adapun kehadiran pemerintah kecamatan dan lurah se Kota Palu, memberikan gambaran bahwa ada peran sentral lurah saat ini. Misalnya dalam DP4 masih ada warga meninggal dunia masuk sebab memang dukcapil belum menghapus karena tidak adanya keluarganya terbitkan akta kematian.

Posisi lurah penting semisal mengeluarkan surat keterangan kematian yang akan dijadikan dasar untuk menerbitkan akta kematian, sehingga polemik orang mati dalam data pemilih yang akan di gunakan saat Coklit tidak muncul lagi.

“KPU melalui PPK dan PPS serta PPDP ke depan siap kerjasama untuk tujuan pembersihan data pemilih dari unsur tidak memenuhi syarat yakni orang mati masuk DPT itu tuntas” ujar Idrus.

Polres Palu melalui kabag Ops AKP Awaluddin memberikan tanggapan atas pertanyaan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu soal bolehnya Polres memberikan informasi kepada KPU Palu atas anggota yang aktif dan anggota yang pensiun sebelum 24 September 2020.

“Jangankan data, kami siap pertaruhkan semua untuk bangsa dan negara termasuk mendukung usaha KPU Palu agar Pemilihan Serentak ini baik, termasuk Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih,” tegas Awaluddin disambut aplaus hadirin.

Banyaknya informasi yang diperoleh KPU Kota Palu dalam acara Rakor tersebut sebagai modal data sekunder untuk mendukung proses pemetaan data pemilih sebelum memasuki kegiatan pencocokan dan penelitian pada 18 April sampai 17 Mei 2020. (*)

Pos terkait