Konsolidasi Demokrasi Versus Pematangan Demokrasi Suatu Pergumulan di Indonesia

  • Whatsapp

Oleh: Sahran Raden,

(Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023)

Bacaan Lainnya

Kata Kunci ; Demokrasi, Konsolidasi, Pematangan.

Dalam diskusi kelas menggagas Renstra KPU untuk tahun 2020-2024. Pada kelas divisi Parmas dan SDM KPU Provinsi se Indonesia, ada satu tema perdebatan yang sangat menarik yakni terminologi Konsolidasi Demokrasi dan Pematangan Demokrasi. Menarik karena tema ini menjadi isu demokratisasi dan mainstream pembangunan dinegara negara maju dan negara berkembang.

Terminologi Konsolidasi demokrasi dan Pematangan Demokrasi bisah menjadi instrumen dalam mengembangkan visi besar penyelengara pemilu dalam mendesain Renstra dalam membangun negara demokrasi di Indonesia.
dalam praktek demokrasi di Indonesia demokrasi mengalami pasang surut. kita bisa membaginya pada tahap Demokrasi otoritarian masa orde baru, selanjutnya masa transisi demokrasi 1998, dan masa konsolidasi demokrasi setidaknya fase pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2019.
konsolidasi demokrasi di Indonesia paling tidak dilihat dari aspek partisipasi, kebebasan sipil dan pelembagaan demokrasi.

Konsolidasi Demokrasi
Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan mau pun masyarakat politik (O’Donnel dan Schmitter, 1993: 24)

sebagaimana juga Samuel Hungtington membagi fase demokrasi menjadi tiga fase gelombang demokrasi yakni ;
Pertama ; Gelombang panjang demokratisasi pertama (1828-1926) yang berakar pada Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika. Kedua ; Gelombang demokratisasi kedua (1943-1962) yang berakar pada pendudukan oleh tentara Sekutu pada masa Perang Dunia II dan sesudahnya (termasuk yang sebelumnya otoriter) Ketiga ; Gelombang demokratisasi ketiga (1974 – kini) yang dimulai dengan meninggalnya Jendral
Fanco di Spanyol yang mengakhiri rejim otoriter/militer di Eropa Tengah dan rakyat untuk menyusun konstitusi baru yang demokratis, dan di Portugal selelompok
perwira militer muda melakukan kudeta kepada Marcello Caetano, sang dikatur jatuh. Selama setahun Portugal mengalami transisi yang penuh drama, namun akhirnya kelompok pro demokrasi menjadi pemenang. ini diikuti oleh negara demokrasi di dunia dengan tumbangnya pemerintahan yang berkuasa.
Transisi menuju konsolidasi demokrasi
salah satu syaratnya adalah menjadikan pemilu sebagai instrumen demokratis dengan menjaga, mengawal, dan mengawasi agar dapat berlangsung secara jujur dan adil.

Ciri lain dari negara yang telah mengkonsolidasikan demokrasi (full democracy), menurut Laurence Whitehead (1989) adalah ketika sistem politik di sebuah negara dapat memenuhi kriteria hadirnya kompetisi yang sehat; partisipasi publik yang meluas; serta kebebasan dalam mengekspresikan gagasan, ide, dan pikirannya tanpa terdiskriminasi dan terintimidasi.

dalam konteks konsolidasi demokrasi, kita bisah menggunakan pandangan Juan J. Linz dan Alfred Stepan (1996), bahwa konsolidasi demokrasi memerlukan kesinambungan di antara berbagai faktor, antara lain (1) masyarakat sipil (civil society) yang kuat; (2) masyarakat politik (political society): partai politik, institusi pemilu, regulasi pemilu, pemilih, dan elite politik yang kian dapat mematuhi prosedur serta aturan kompetisi yang telah disepakati; dan (3) supremasi hukum (rule of law).

Berdasarkan pengalaman empiris bagi Indonesia tiga kali pemilihan presiden secara langsung pasca reformasi 1998, telah dapat menjadi pijakan bagi hadirnya konsolidasi demokrasi yakni praktik demokrasi yang kian matang dan stabil. Dalam konteks ini kita bisah menggunakan parameter Indeks Demokrasi Indonesia dimana indikator demokrasi semakin membaik hal ini dilihat dari parameter kelembagaan demokrasi, hak hak politik dan civil liberty. Paling tidak, ada kenaikan yang signifikan dalam porsentase instrumen demokrasi sejak tahun 2016 sampai 2018. sebagaimana juga Freedom House mengembangkan pengukuran demokrasi dengan mempergunakan dua dimensi dari demokrasi, yaitu dimensi hak-hak politik yang terdiri dari kompetisi dan partisipasi, dan dimensi kebebasan sipil

Partisipasi politik dan kebebasan dalam memilih pada pemilu terutama pada pemilu 2019 telah semakin membaik. Parameternya adalah tidak ada nya diskriminasi pemilih dalam memilih di pemilu 2019. masyarakat bisah menggunakan hak pilihnya secara bebas dan damai. perangkat hukum pemilu telah membangun suatu sistem yang memungkinkan semua warga negara dapat menggunakan hak pilihnya di mana pun dan dalam kondisi apa pun. Siapa pun juga tak boleh menghalangi, mengintimidasi, dan mengintervensi pemilih untuk bebas memilih.

Yang tak kalah penting, suatu pemilu akan dapat mengakhiri transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi jika semua elite politik, terutama para calon presiden-wakil presiden maupun partai politik, dapat bersikap layaknya seorang demokrat. Mereka juga harus berkompetisi secara baik. pemilu 2019 dengan berbagai instrumen partisipasi dan kebebasan civil serta peran kelembagaan demokrasi yang baik dapat mengakhiri konsolidasi demokrasi, yang selanjutnya menuju pematangan demokrasi.

Pematangan Demokrasi
Secara fungsional, demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (good society), sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Demokrasi dengan sejumlah nilainya seperti Jujur (fairness), bebas-merdeka (liberty), adil (justice), persamaan (equality), persaudaraan (brotherhood), dan berbagai hak individu serta sosial, adalah perangkat nilai dasar demokrasi.

Demokrasi sebagai interaksi masyarakat, dikonstruksikan oleh Dahl (1956) melalui mekanisme inclusiveness (partisipasi seperti
dalam pemilu dan kritik), dan lembaga toleransi yang membolehkan segala bentuk perbedaan sejauh dimungkinkan. Membaca perjalanan demokrasi, tidak lepas dari tipe dan pola kepemimpinan politik di suatu negara, sistem kelembagaan demokrasi dan sistem politik yang dianutnya.

Berdasar proses regenerasi kepemimpinan politik lndonesia, yang sudah berlangsung dalam 4 tahap, yaitu I (Soekarno dan kawan-kawan), II (Soeharto dan kawan-kawan), III (Gus Dur, Megawati, SBY, Amien Rais), dan lV (Jokowi), kepemimpinan politik dan pemerintahan lndonesia dapat dipolakan menjadi dua tipe, yaitu kepemimpinan tokoh
besar dan kepemimpinan berjaringan.
setelah konsolidasi demokrasi pasca pemilu 2019, diharapkan Indonesia menuju pematangan demokrasi.

Disadari bahwa semakin ekonomi Indonesia membaik maka sangat berpengaruh positif pada pematangan demokrasi Pemetaan prospek ekonomi itu, bersama kemajuan demokrasi dan sistem politik, menggambarkan kekuatan prospek kejayaan lndonesia secara komprehensif. Sebab, pengalaman era reformasi memberi petunjuk, bahwa peluang pembesaran ekonomi, berkoinsidensi dengan perkembangan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan, yang dimungkinkan oteh peningkatan pelembagaan demokrasi dan sistem pemerintahan presidensialisme, serta penyesuaian pola kepemimpinan politik dan
pemerintah. Penguatan lembaga demokrasi, yang berdampak penjayaan lndonesia, berlangsung sebagai berkat: 1). penguatan penghayatan nilai dasar (prinsip) demokrasi, untuk mengimbangi struktur demokrasi yang semakin efisien dan baku secara konstitusional; 2). penguatan
perimbangan peran individu dengan kolektivitas; 3). penyeimbangan peran negara dengan peran pasar untuk mendorong dan mengadilkan kemajuan ekonomi; dan 4). Penguatan konstitusionalisme bagi negara hukum demokrasi.

parameter ini diharapkan dapat membaik dan Indonesia yang dalam sedang fase konsolidasi demokrasi menuju dan menjadi negara yang telah matang dalam sistem demokrasinya . ( Semoga )

Pos terkait