Palu, JariPeDenews.com – Ketua KPU RI, Arief Budiman menekankan kepada jajaran KPU agar bekerja transparan, berintegritas dan jaga kualitas pemilihan serentak 2020.
“Saya yakinkan kepada seluruh jajaran KPU se-Sulawesi Tengah bekerjalah dengan transparan, berintegritas,” ujar Arief Budiman pada Rapat Koordinasi Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020, di Palu, Jumat (7/2/2020).
Rakor yang dihadiri ketua, anggota dan sekretaris KPU provinsi, kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah sekaligus menjadi ajang evaluasi tahapan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan se-Sulawesi Tengah yang sementara berjalan.
“Kepercayaan publik tergantung kepada kita. Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020 adalah ajang pembuktian kita sebagai penyelenggara agar bekerja transparan, berintegritas serta berkualitas,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Arief juga mengingatkan soal anggaran pada pemilihan serentak 2020. Dia mengatakan, apabila ada daerah yang belum cair anggarannya untuk pelaksanaan tahapan di awal tahun 2020 jangan memaksakan untuk mencari dana talangan.
“Sebab jika pemeriksaan oleh BPKP akan bermasalah jika tidak dibolehkan mengganti dana talangan apalagi pinjaman dari pihak lain. Membiayai pilkada tapi memakai dana sendiri, apakah bisa diganti?,” katanya.
Lebih lanjut, jika anggaran kegiatan belum masuk, maka tahapan berhenti. “Jangan lakukan tahapan, hati-hati ya!,” ujarnya mengingatkan.
Arief juga menjelaskan bahwa tanggal pencairan dana hibah dan pelaksanaan kegiatan harus sinkron. “Bagaimana Anda menjelaskan jika kegiatan dilakukan dan didanai lebih dahulu (talangi) sedangkan dana hibah cair di belakang/terlambat. Hati-hati ya, bagaimana jika BPKP katakan tidak boleh dana pinjaman diganti,” tegasnya.
Harapan lain agar hal ini tidak menjadi masalah, maka Ketua KPU RI memberikan instruksi agar KPU provinsi monitoring proses pencairan dana hibah APBD di tahun ini. Dalam peraturan dijelaskan bahwa Pemilihan Serentak 2020 dibiayai oleh APBD masing-masing daerah.
Dalam rapat koordinasi ini, Arief menyampaikan mengenai musibah yang sempat menerpa Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Menurutnya, sedikitpun apa yang dilakukan itu adalah kehendak personal tidak dapat mengubah kebijakan KPU RI yang diputuskan kolektif kolegial.
“Tidak ada kebijakan yang dipengaruhi uang, Pak Wahyu hanya masalah pribadinya. Faktanya orang yang memiliki dana banyak tetap tidak jadi,” ujarnya serius.
Sementara itu, pda hari yang sama, Ketua KPU RI didampingi oleh pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal KPU RI Nanang Supriyatno dalam kunjungannya di Palu meresmian kantor KPU Sulawesi Tengah serta Launching Mobil Pintar Pemilu KPU Kota. (*)