Jaripede Sulteng Minta Tahapan Pilkada Ditunda

  • Whatsapp

Palu, Jaripedenews.com- Jaringan Pemilu dan Demokrasi (Jaripede), Sulawesi Tengah meminta tahapan pemilihan kepala daerah langsung tahun 2020 ditunda.

Hal itu dikemukakan oleh Direktur Jaripede Sulteng, Ahmad Syarif pada media ini, Sabtu, (19/9). Menurut dia, perilaku masyarakat dan peserta pilkada yang tidak disiplin terhadap protokol pencegahan covid-19 menjadi salah satu pertimbangan lembaga yang dipimpinnya itu mengajukan penundaan tahapan pilkada tahun 2020.

Regulasi yang menjadi landasan kata Syarif, adalah Perppu no.2 tahun 2020, perubahan ketiga atas UU no.1 tahun 2015, tentang penetapan perppu no.1 tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan dan Wali Kota, Wakil Wali Kota.

Dia mengatakan, sejumlah daerah di Indonesia mengalami trend peningkatan Covid-19, berdasarkan data yang diterima dari KPU per tanggal 14 September 2020, 60 Bakal Calon Kepala Daerah(Bapaslon), terkonfirmasi positif Covid-19 melalui uji swab test 21 Provinsi, dan yang terbaru ( hari ini) adalah Ketua KPU RI terkonfirmasi postif Covid-19.

Sementara itu, berdasarkan data Bawaslu, ada 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh bapaslon maupun partai politik.

“Pelanggaran tersebut diantaranya adalah kerumunan saat mendaftar, tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak,” jelas Syarif.

Ahmad Syarif melanjutkan, jika pelanggaran terus berlanjut, dikhawatirkan akan menjadi kluster baru di pilkada 2020.

Hal itu sesuai dengan data lembaga survei Polmatrix yang menyebutkan 72,4% masyarakat meminta pilkada ditunda karena khawatir menjadi kluster baru.

Berdasarkan data yang dirilis setiap hari, angka positif Covid-19 terus meningkat. Ini juga menjadi alasan lain Jaripede Sulteng meminta penundaan tahapan Pilkada 2020.

“Dalam perppu No.2 tahun 2020, pasal 201A (3) apabila wabah belum selesai maka pilkada bisa ditunda dan dijadwalkan kembali sampai keadaan membaik,” pungkasnya. (*)

  • Whatsapp

Pos terkait