ISLAM ASWAJA DALAM PERSPEKTIF SOSIO-POLITIK

  • Whatsapp

Oleh : Sahran Raden, S.Ag, S.H, M.H.

( Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tengah Periode 2010-2014)

 

Tulisan ini sebagai salah satu refleksi pemikiran dalam upaya memperingati Harlah NU yang ke 95. Tentu tulisan terbatas ini tidak dapat menjelaskan keseluruhan dari ajaran Islam ahlussunnah wal-jama’ah. Tulisan terbatas ini  hanya mengungkapkan intisari atau saripati dari pemahaman Islam Aswaja dalam kehidupan sosio politik terutama peran yang dilakoni oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia. Diusia 95 tahun NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan telah memiliki cabang internasional di beberapa negara di dunia. Kelahiran, sejarah dan dinamika perjalanan NU dalam konteks negara bangsa memiliki karakteristik tersendiri, hal ini disebabkan idiologi Islam Ahlusunnah wal-jama’ah yang menjadi dasar perjuangan NU selalu menjadi penetrasi dalam berbagai gerakan keislaman di dunia Islam. NU dilahirkan atau didirikan tepatnya tanggal 31 Januari 1926. Pendirian NU digagas para kiai ternama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, yang menggelar pertemuan di kediaman K.H. Wahab Chasbullah di Surabaya. Selain K.H. Wahab Chasbullah, pertemuan para kiai itu juga merupakan prakarsa dari K.H. Hasyim Asy’ari. Yang dibahas pada waktu itu adalah upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan. Maka, dirasa perlu dibentuk sebuah wadah khusus. Maka sejak itu berdirilah organisasi Nahdlatul Ulama, yang tepatnya pada 31 Januari diperingati oleh warga NU di Indonesia.

Saat ini dengan munculnya gerakan keagamaan yang cenderung radikal, fundamentalis, idiologis, liberal, maka Islam Ahlusunnah wal-jama’ah sebagai faham keagamaan yang moderat diyakini penganutnya dalam hal ini Jam’iyah dan jamaah NU sebagai manhaj atau jalan berfikir yang dapat memberikan solusi kebangsaan. Aswaja dianggap sebagai manhaj yang oleh ulama diyakini mendekati kebenaran. Salah satu pemikiran Islam ahlusunnah wal-jama’ah adalah gagasan tentang bernegara dalam konteks sosial politik.

Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/ Jam’iyyah diniyyah islamiyyah ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran islam yang menganut faham Ahlussunnah wal-jama’ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan  demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Jalan Pendekatan (Al-Madzhab) yang dianut oleh Islam Ahlussunnah Waljama’ah yakni Di bidang Aqidah, mengikuti Ahlussunnah Wal-jama’ah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Manshur Al Maturidi. Di bidang Fiqih, Mengikuti jalan pendekatan (Al-Madzhab) salah satu dari madzhab Abu Hanifah An-Nu’man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal. Di Bidang Tasawwuf,  mengikuti antara lain Imam al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta imam-imam yang lain. Bahkan dalam asal usul Islam ahlusunnah wal-jama’ah, sebagaimana yang tafsirkan oleh Ibn Abbas bahwa berkata Ibu Abbas ketika menafsirkan firman Allah: “Pada hari yang diwaktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram.” (QS. Ali Imran: 106). “adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri adalah pengikut ahlussunnah wal-jama’ah dan orang-orang yang berilmu. Sedangkan orang-orang yang wajahnya hitam muram, adalah pengikut bid’ah dan kesesatan.”

Isi pokok dari ajaran Islam yakni penjelasan hal yang berkaitan dengan aqidah atau keyakinan, hal yang berkaitan dengan syariat dan hal yang berkaitan dengan nilai atau akhlakul karimah. Tiga dasar pokok ajaran Islam ini harus terintegrasikan kedalam keseluruhan pemahaman ajaran Islam bagi kehidupan kemasyarakatan maupun dalam kenegaraan dan kebangsaan.

Dalam gagasan bernegara yang paling krusial dan hangat dibicarakan adalah tentang Imamah. Sesuai dengan paradigma aswaja yang bersifat tawassuth, tawazzun, ta’adul dan tassamuh, tentu dipilih jalan tengah yang moderat. Harus diakui, jika pada masa Rasulullah saw dan sahabat, sistem khalifah pernah nampak dipermukaan. Namun demikian, sistem tersebut bukanlah “ satu-satunya”  dalam Islam. Sepanjang nilai-nilai Islam ditegakan baik itu dalam negara monarki, republik, demokrasi ataupun lainnya itulah negara Islam.

Imamah sebagai implikasi bentuk negara Islam legal-formalistik, tidaklah masuk dalam pilar-pilar aqidah. Wacana ini lebih banyak disorot dalam kacamata fiqh (syari’at), sehingga di kalangan Sunni lahir nuansa fiqih kontemporer, fiqih siyasi. Suatu kajian yurisprudensi Islam tentang kenegaraan atau kepemerintahan yang mengatur pranata sosial-kemasyarakatan. Visi fiqhiyyah dalam sosial-politik aswaja ini, sudah barang tentu akan memunculkan banyak polemik (ikhtilaf) di kalangan fuqaha’, sekaligus membuka variasi-variasi dalam berpolitik.

Meskipun demikian, menurut aswaja, umat Islam wajib hukumnya untuk mendirikan suatu “negara”. Tipologi masa Rasulullah SAW, berikut para Khulafa’ al-Rasyidin merupakan acuan utama dalam berpolitik dan bernegara. Sedangkan bentuk-bentuk monarki-absolut (dinasti) yang berkuasa sesudahnya, mulai era Dinasti Umayyah, Dinasti Abasiah, hingga Turki Usmani, juga sosok pemerintahan yang dilegitimasi para Ulama’ Sunni. Begitu pula, kehadiran negara-negara ketiga, dikalangan kaum muslimin, meski telah direnovasi dalam bentuk  “republika” atau “demokrasi”.

Penafsiran terhadap konsepsi kenegaraan atau politik dalam Islam bisa berarti suatu upaya pembentukan sistem “sekuler” yang memisahkan urusan kenegaraan di luar  batas-batas agama. Meskipun demikian, jika diteliti dengan seksama terhadap tarikh umat Islam, ide semacam ini terdapat sinyalemen yang memberikan justifikasi. Misalnya, selain tidak  adanya validitas dalil yang signifikan terhadap penempatan “Islam” sebagai simbol formal negara, pada era Dinasti Umayyah kecuali masa Umar ibn Abdul Aziz, upaya pemisahan ulama ‘umara’, nampak jelas. Sampai waktu itu tidak sedikit diantara para penguasa yang memiliki tabiat seperti “raja”. Tidak salah juga jika saat itu lebih mewakili suatu pemerintahan yang monarki-absolut. Apalagi performen “dinasti”  ini selamanya tetap sebagai mode (trend) bagi para penguasa muslim hingga awal abad XX, bahkan saat ini masih diwarisi sebagian kawasan , seperti Saudi Arabia, Kuwait, Yordania, Brunai dan sebagainya.

Dalam konteks politik, NU telah bergumul pada masalah masalah sosial politik, pemerintahan dan kenegaraan. NU menggunakan  paradigma Aswaja dalam berpolitik. Politik NU adalah politik kebangsaan yang bersifat tawassuth, tawazzun, i’tidal dan tasamuh, tentu dipilih jalan tengah yang moderat.

Dalam suatu negara meski tidak didasarkan pada Islam dalam konstitusinya, akan tetapi  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menerapkan nilai nilai keislaman maka itulah negara Islam. Nilai-nilai Islam yang dijadikan dasar bagi penegakkan suatu negara adalah prinsip-prinsip dasar al-‘adalah, al-hurriyyah, al-musawah serta as-syura yang harus direalisasikan dalam suatu negara. Adapun bentuk suatu negara sepanjang prinsip-prinsip tersebut ditegakkan , itulah negara yang Islami. Sebaliknya, meski memakai term “ Negara Islam” tetapi nilai-nilai tersebut diinjak-injak, berarti bukan negara Islam yang sebenarnya.

Beberapa prinsip dalam bernegara dalam konteks Islam Aswaja dapat diuraikan bahwa ;  Pertama, Al-Adalah merupakan prinsip penegakkan keadilan. Dalam Islam prinsip penegakan keadilan  adalah suatu yang diharuskan dalam kehidupan bernegara. Prinsip keadilan ini terutama diterapkan dalam kehidupan berhukum dan kehidupan ekonomi. Dua aspek ini penting agar keadilan dapat diwujudkan dalam tujuan berhukum. Begitulah pula dalam aspek kehidupan ekonomi agar tercipta kesejahteraan yang adil bagi semua warga negara.  Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman dalam term ‘adl sebanyak 28 kali. Hal ini sekaligus menjadi indikasi yang cukup kuat akan urgensi penegakan keadilan. Fenomena ini dikuatkan pula dengan perhatian Nabi SAW terhadap seorang imam (pemimpin) yang adil. Bahkan, istilah “al-Adil” itu sendiri termasuk dalam rentetan 99 asma al-Husna Allah.

Kedua prinsip al-Hurriyyah dimaksudkan sebagai suatu jaminan atas kebebasan umat (rakyat) dalam mengekspresikan kreatifitas dan hak-hak mereka, sepanjang masih sesuai dengan perundang-undangan atau “syari’at” yang telah ditetapkan. Elaborasi prinsip ini terefleksi  dalam Ushul al-khams. Prinsip Ushul al-khams sebagai klasifikasi kerangka nalar normatif dalam hukum Islam. Al ahkam  al-khams, merupakan perwujudan dalam syariat Islam yang diterapkan dalam kehidupan kebangsaan yang bertujuan untuk mencapai kebahagian, keselamatan, kesejahteraan dan keadilan.

Prinsip ketiga, al-Musawah, adalah upaya penghapusan diskriminasi manusia, dengan menempatkan manusia pada posisi atau derajat yang sama. Prinsip ini menuntut atas perlakuan yang sama bagi semua rakyat (manusia) di depan undang-undang. Atribut-atribut yang menempel ; jabatan, kekayaan, kekerabatan, rasial, kesukuan, “agama” secara formal dan sebagainya, haruslah disingkirkan jauh-jauh. Hanyalah komitmen terhadap al-Haqq (truth) yang dijadikan acuan melangkah sekalipun harus berhadapan dengan “kelompok mayoritas”.

Keempat,  al-Syura, atau musyawarah, diproyeksikan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat melalui permusyawaratan bersama, berdasar suara hati nurani mereka. Konsekuensi dari al-syura’ harus ada pertanggungjawaban atas semua tindakan para penguasa, dengan menjunjung tinggi hasil permusyawaratan.

Dalam upaya menegakan dan mewujudkan  prinsip prinsip dalam bernegara dalam konteks Islam Aswaja,  paling tidak ada dua model peran sosio politik NU dalam kehidupan kebangsaan dan politik kenegaraan. Dua model itu bahwa  adalah politik kerakyatan dan politik kenegaraan,  Dua model ini juga merupakan pengalaman paling ideal dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Dua model inilah yang menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi pada kebaikan dan kepentingan  umum  (mashalah al ammah)

NU dengan berpaham Islam Ahlussunah wal-jama’ah yang sangat moderat dalam kehidupan kebangsaan telah melalui suatu  pergumulan dalam sejarah kebangsaan. Dimulai sejak masa Pra Kemerdekaan sampai 1945,  Masa Kemerdekaan sampai Orde Lama, Masa Orde Baru,  Masa Reformasi, Masa Transisi Demokrasi dan saat ini  Masa Konsolidasi Demokrasi.

Kiai Wahab Chasbullah dan Kiai Hasyim Asy’ari memiliki peran politik besar saat negara ini mau berdiri dan setelah negara ini berdiri, terutama dalam revolusi kemerdekaan dan juga dalam perundingan Renville, Perjanjian Linggarjati maupun Konferensi Meja Bundar (KMB). Dalam peristiwa itu Kiai Wahab dan Kiai Hasyim menunjukan kepiawaiannya sebagai politisi pesantren yang mampu mengalahkan politisi berpendidikan Belanda Lembaga pendidikan Tawirul Afkar dibentuk sebagai sebuah kelompok diskusi di antara para ulama dari berbagai organisasi telah melahirkan kader pesantren yang memiliki pengetahuan Islam dan Nasionalisme kebangsaan yang kuat.

Paradigma Politik NU yang bersumber dari pemahaman Islam Aswaja tercermin dalam kehidupan politik NU. Bahwa berpolitik sesuai Pancasila dan UUD 1945. Politik yang berwawasan kebangsaan, dan menuju integrasi bangsa dengan langkah- langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama yaitu terwujudkan masyarakat  yang  adil  lahir  dan  batin  dan  dilakukan  sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Politik pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. Berpolitik dilakukan dengan moral, etika Sesuai Etika Pancasila. Berpolitik dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. Berpolitik dilakukan   untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai  dengan  akhlakul  karimah  sebagai  pengamalan  ajaran Islam ahlussunnah wal-jama’ah.

 

 

 

 

  • Whatsapp

Pos terkait