Hasyim Asy’ari : Perlu Mempertimbangkan Desain Pemilu Serentak

  • Whatsapp

Jakarta, Jaripedenews.com- Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 55/PUU-XVII/2019 memberi enam penafsiran desain pemilu serentak yang dianggap konstitusional. Hal ini sangat erat kaitannya dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial dan makna pemilu serentak dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Sejumlah amar putusan MK tersebut memberi desain kesertantakan pemilu sebagai model keserentakan sesuai dengan konstitusi UUD 1945. Pilihan model terbuka bagi pembentuk UU tersebut yakni ; Pertama, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Ketiga, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Empat, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota. Lima, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota. Enam, pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Dalam rangka penataan pemilu yang efektif perlu mempertimbangkan desain pemilu serentak dalam Dalam rangka penataan desain keserentakan pemilu, demikian kata Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari di Jakarta, 5/2/2021. Demikian ini menjadi kebijakan terbuka bagi pembuatan Undang Undang dalamrangka menata keserentakan pemilu di Indonesia.

Menurut Hasyim usulan dan argumentasinya perihal 2 (dua) Jenis Pemilu Serentak yakni ; Pertama, Pemilu Serentak Nasional 2024 (Pilpres, Pemilu DPR dan DPD). Kedua, Pemilu Serentak Daerah 2026 (Pilkada Prov/Kab/Kota dan DPRD Prov/Kab/Kota). Menurut Hasyim bahwa argumentasinya pada pilihan itu disampaikan karena pertama Tujuan Pemilu membentuk pemerintahan (relasi eksekutif dan legislatif). Karena itu pemilu diselenggarakan serentak antara pemilu utk memilih pejabat eksekutif dan legislatif. Kedua Pemilu Serentak Nasional sudah ada desain/pola keserentakan 5 tahunan dan sudah dipraktekkan dalam Pemilu 2019. Regularitasnya 5 tahun berikutnya adalah 2024. Ketiga, Pilkada Serentak selama ini (2015, 2017, 2018, 2020) baru tercapai keserentakan coblosan, belum mampu menata keserentakan masa jabatan kepala daerah, dan belum mampu melembagakan keserentakan tujuan pemilu yaitu membentuk pemerintahan daerah serentak (pilkada dan pileg prov/kab/kota). Selama pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 belum sinkron dg pilkada 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 dan 2020. Masa jabatan kepala daerah masih beragam dan tidak sinkron dg masa jabatan anggota DPRD. Keempat, Berdasarkan pertimbangan tersebut. Perlu diatur tentang pelembagaan keserentakan pemilu dengan harapan agar tercapai tujuan pemilu yaitu membentuk pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah. Kelima, Desain Pemilu Daerah Serentak 2026 yaitu untuk memilih kepala daerah prov/kab/kota serentak (bersamaan) dg pemilu anggota DPRD prov/kab/kota, jelas, Hasyim Asy’ari.

Hasyim melanjutkan ada dua konsekuensi desain Pemilu Daerah Serentak 2026, yakni; pertama, Kepala daerah hasil pilkada 2017, 2018 dan 2020 yg masa jabatan habis 5 tahun berikutnya (2022, 2023, 2024) masa jabatan diperpanjang sampai dengan dilantiknya kepala daerah hasil pemilu daerah serentak 2026. Kedua Anggota DPRD Prov/Kab/Kota hasil pemilu 2019 yg masa jabatan habis 5 tahun berikutnya (2024), masa jabatan diperpanjang sampai dg dilantiknya Anggota DPRD prov/kab/kota hasil pemilu daerah serentak 2026.

“Desain keserentakan pemilu daerah serentak 2026 sebagai bentuk win win solusion, membuat happy dan nyaman banyak pihak (kepala daerah definit dan anggota DPRD) dengan perpanjangan masa jabatan sampai dengan 2026, serta tidak perlu menyediakan Penjabat atau Plt Kepala Daerah utk durasi waktu yg panjang. Selain itu desain pemilu daerah serentak 2026 juga dalam rangka penataan keserentakan masa jabatan 5 tahunan kepala daerah dan anggota DPRD,” Kata Hasyim.

Hasyim menjelaskan bahwa, dari aspek tata kelola pemilu desain dua jenis keserentakan (pemilu nasional serentak 2024 dan pemilu daerah serentak 2026) berdasar pada pertimbangan bahwa : Pertama, Biaya penyelenggaraan pemilu alokasi terbesar adalah utk honor penyelenggara (kisaran 70%). Desain pemilu nasional serentak 2024 (3 jenis pemilu pilpres, DPR dan DPD dalam waktu yg sama), dan pemilu daerah serentak 2026 (4 jenis pemilu pilgub, pilkada kab/kota, pemilu anggota DPRD prov/kab/kota), dapat lebih efisien. Kedua, Selama ini biaya pemilu anggota DPRD prov/kab/kota adalah bersumber APBN, dan pilkada bersumber APBD. Padahal tujuannya adalah membentuk pemerintahan daerah (kepala daerah dan anggota DPRD) tapi sumber biaya beda. Mestinya ke depan pembiayaan pemilu (nasional dan daerah) adalah berasal dari 1 sumber yaitu APBN. Ketiga, Beban kerja penyelenggara pemilu (KPU dan jajaran) tidak terlalu berat karena terjadi pembagian beban kerja dengan durasi yg memadai untuk persiapan penyelenggaraan. Keserentakan dalam hal ini (pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak) dimaksudkan adalah hari-H coblosan dilaksanakan pada hari yg sama. Demikian, tutup Hasyim Asy’ari.

 

(Editor Ahmad Syarif)

  • Whatsapp

Pos terkait