Faizal Mang : Pemda Fasilitasi Penugasan PNSD pada Sekretariat PPK dan PPS

  • Whatsapp

Palu—JariPeDenews.com. Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang Undang berkewajiban memfasilitasi penugasan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilihan serentak 2020 di Sulawesi Tengah. Demikian dikatakan Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Faizal Mang, dalam Rapat Kerja (Raker ) Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK ) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Sulawesi Tengah. KPU Provinsi dan Pemda Kabupaten Kota se Sulteng pada Senin, 24 Pebruari 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini hadiri oleh Para Asisten 1 Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten Kota Se Sulawesi Tengah.

Faizal Mang menyatakan bahwa dalam pemilihan serentak 2020 ini, kewajiban Pemda memberikan fasilitasi kepada penyelenggara pilkada berupa anggaran hibah pilkada dan fasilitasi personil Pegawai Negeri Sipil pada sekretariat PPK dan PPS. Badan Adhoc dalam hal ini PPK dan PPS dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh personil PNS yang dutugaskan oleh para Bupati dan Walikota yang menyelenggarakan pemilihan. Pemda Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan penegasan kepada para Bupati dan Waliota agar membantu dan memfasilitasi penugasan personil PNS pada sekretariat PPK dan PPS, Ungkap Faizal Mang.

Sebagaimana diketahui Sesuai ketentuan Pasal (16) Undang Undang 10 Tahun 2016 perubahan dari Undang Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penugasan PNS pada sekretariat, ayat (4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh secretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Ayat (5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Ketentuan itu, menjadi kewajiban bagi pemerintah Daerah untuk menugaskan PNS mambantu pelaksnaaan tugas PPK dan PPS untuk menjalankan tugas pemilihan serentak di Sulawesi Tengah. Tutup, Faizal.

  • Whatsapp

Pos terkait