Electoral Inclusivenees dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Sulawesi Tengah

  • Whatsapp
Sahran Raden

Oleh : Sahran Raden,

Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023

Bacaan Lainnya

Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tengah dilaksanakan di sembilan  even pemilihan. Kesembilan pemilihan itu yaitu ; Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut, Banggai, Tojo Una Una, Poso, Morowali Utara, Sigi, Toli Toli dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu. Pilkada 2020 di Sulteng merupakan pilkada serentak gelombang ke empat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2015, 2017, 2018 dan 2020.  Salah satu kebijakan penting dalam pemilihan ini yakni bagaimana pemilu inklusif dapat diterapkan dalam semua tahapan pilkada di Sulawesi Tengah tahun 2020. Maka penyelenggara pemilu KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Bawaslu Sulawesi Tengah serta jajarannya sampai pada petugas pmutakhiran data pemilu perlu bekerja secara profesional dalam melihat pemilu inklusif ini bagian penting dari pemenuhan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.

Pemilu Inklusif

Salah satu tema penting dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan adalah konsep pemilu inklusif ( electoral Inclusivenes).  Isu pemilu inklusif sejatinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep pemilu berintegritas yang menjadi standar internasional dalam pelaksanaan pemilu.  Dalam pengertiannya, bahwa pemilu inklusif adalah prinsip untuk menyertakan semua pihak dalam suatu proses tahapan pemilu. Bahkan secara teknis pemilu inklusif dapat dimaknai suatu proses pemilu yang memberi kesempatan kepada pemilih yang telah memenuhi syarat sesuai hukum yang berlaku. Pemilu inklusif merupakan bagian untuk memberikan jaminan dalam menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan gender, etnik, ras, agama, usia, kondisi fisik dan kondisi wilayahnya.  Pemilu inklusif yang memberikan jaminan setara kepada semua pemilih yang memenuhi syarat secara hukum merupakan hak asasi manusia secara universal dalam konstitusi bernegara di Indonesia. Dalam konteks demikian dapat dinyatakan bahwa pemilu inklusif merupakan bagian dari visi membangun pemilu yang berintegritas yang diwujudkan dalam jaminan hak memilih sebagaimana amanah UUD 1945. Ketentuan mengenai ini, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskirminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.  Meminjam istilah A.V.  Dicey   sebagai  pelopor  teori negara  hukum  dari  sistem hukum anglo saxon menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah The Rule of Law, yaitu:  Supremasi  hukum  dalam  arti  tidak  boleh  ada  kesewenang-wenangan,  sehingga seseorang hanya boleh di hukum jika melanggar hukum. Kedudukan yang sama didepan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat, Terjaminnya   hak-hak   manusia   oleh   undang-undang   Bahwa hak memilih adalah hak politik warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin diberi perlindungannya oleh negara. Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar(basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada,  khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Penerapan Pemilu Inklusif dalam Pilkada

Tema tema pemilu Inklusif menjadi isu utama dalam setiap pelaksanaan pemilu atau pemilihan.  Bahwa pemilu Inklusif tidak saja dijamin dalam bentuk Peraturan Perundang undangan akan tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kegiatan kepemiluan. Kegiatan kepemiluan yang inklusif itu memberikan kebijakan afirmatif pada semua warga untuk berpartisipasi khususnya kelompok rentan dalam semua tahapan pemilihan pada pilkada 2020 di Sulawesi Tengah.

Kelompok rentan ( Voluntarible groups) itu difokuskan pada pemilih yang berada di Rutan atau lembaga pemasyarakatan, tahanan kepolisian, pasien dirumah sakit, penyandang disabilitas, warga negara yang tinggal dipengungsian akibat bencana, lanjut usia, masyarakat adat dan masyarakat terisolir.

Pelayanan atas jaminan pemenuhan hak konstitusional pemilih pada kelompok rentan ini dimulai dengan kebijakan pendaftaran pemilih. Bahwa Mahkamah Konstitusi perna mengabulkan yudical Reviu terhadap UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 57 ayat 3a, karena dianggap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Persisnya pada Pasal 57 ayat 3a yang menyatakan untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. MK pada akhirnya mengabulkan gugatan tersebut.

Data pemilih disabilitas sendiri terbagi menjadi lima bagian, di antaranya tunadaksa, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan disabilitas lainnya. Dalam proses pemutakhiran data pemilih, KPU membagi pencatatan kondisi disabilitas pemilih dalam lima kelompok. Khusus tuna grahita sebagai salah satu varian dari disabilitas intelektual digabungkan dalam kelompok yang sama dengan disabilitas mental.

Untuk memenuhi terhadap pendataan pemilih agar kelompok rentan ini masuk dalam DPT, maka dibutuhkan kerjasama semua pihak baik petugas lapas, rumah sakit dan lain lain untuk ikut serta memberikan data dan membuat kebijakan terbuka terhadap kelompok rentan ini selama dalam pendataan pemilih pada Pilkada Sulteng 2020. Terutama pihak keluarga, bahwa faktor keterbukaan pihak keluarga kepada petugas yang melakukan pendataan tentunya juga ikut berpengaruh terhadap angka yang dihasilkan KPU. Keterbukaan tersebut maksudnya adalah kesediaan pihak keluarga untuk mengakui anggota keluarganya yang didata petugas adalah penyandang disabilitas. Dampaknya, warga itu masuk DPT dengan tidak tercatat kondisi disabilitasnya.

Pada pemilu 2019, partisipasi pemilih disabilitas di Sulawesi Tengah sangat tinggi. Dari data difabel yang memiliki hak suara atau yang terdaftar dalam DPT berjumlah 3.555 dengan rincian laki laki 1.552 perempuan 2003. Maka porsentase pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebesar    87,60 %. Ini menunjukan bahwa  partsipasi kelompok rentan atau difabel begitu tinggi dalam pemenuhan hak konstitusionalnya.

Tidak saja pada tahapan pendataan pemilih, akan tetapi pada semua tahapan pemilihan di pilkada 2020 pelibatan terhadap kelompok rentan sangat penting dalam upaya pemenuhan hak konstitusionalnya sebagai bentuk kebijakan keadilan pemilu electoral justice pada semua kelompok masyarakat.  Tahapan pemilihan itu yakni pada tahapan sosialisasi, kampanye dan pemungutan serta penghitungan suara. Pada semua tahapan ini kelompok rentan perlu dilibatkan sebagai upaya kebijakan pemilu akses dan pemilu inklusif di Sulawesi Tengah.

Pos terkait