Jakarta, Jaripedenews.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan tidak hanya akan fokus pada pemeriksaan perkara pelanggaran Pemilu. DKPP memastikan juga akan mendidik para penyelenggara pemilu agar terhindar dari pelanggaran pemilu.
“Jadi DKPP kedepannya tidak hanya fokus pada pemeriksaan perkara, tapi kami juga akan melakukan langkah-langkah pencegahan, di antaranya melakukan pendidikan etik dengan penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Ad Hoc,” ungkap Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo pada wartawan, di Gedung Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/10/2022).
Dewi mengatakan masih ada beberapa masalah yang ditemukan di tingkat Ad Hoc. DKPP akan memastikan jajaran Ad Hoc harus memiliki integritas.
“DKPP juga akan memastikan jajaran Ad Hoc adalah mereka yang memiliki integritas. Karena tidak sedikit juga ditemukan pelanggaran di tingkat Ad Hoc yang berkaitan dengan integritas. Misalnya, melakukan manipulasi suara, ada transaksi berkaitan dengan kepentingan-kepentingan mereka untuk mendapatkan suara,” ujar Dewi.
Perlu adanya pendidikan Etik yang berjenjang untuk anggota Ad Hoc yang baru. DKPP juga akan mengisi ruang diskusi untuk memberikan materi soal etik kepada penyelenggara etik Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan recruitment Ad Hoc.
“Perlu pendidikan etik sejak dini dan berjenjang. Ini akan kami lakukan, sudah mulai lakukan ketika recruitment penyelenggara Ad Hoc yang kini sedang berlangsung. DKPP juga mengisi ruang diskusi untuk memberikan materi soal etik kepada penyelenggara etik berdasarkan peratutan perundang-undangan dan juga integeritas, terutama rekam jejak dari penyelanggara Ad Hoc yang nanti akan direkrut,” tuturnya.
Dewi menambahkan, sebelumnya kerja sama dengan Kemenkumham perlu dijalin sejak saat ini, karena perkara-perkara etik yang ditangani DKPP tidak hanya terjadi pada tahun pemilu, melainkan sudah berlangsung sejak saat ini. Penting bagi DKPP memiliki tempat yg represntatif untuk melaksanakan persidangan di daerah.
“Karena perkara ini memang berdasarkan data di DKPP, perkara ini banyak terjdai di daerah. Sehingga penting bagi DKPP memiliki tempat yg represntatif untuk melaksanakan persidangan. Kalau begitu persidangan dapat berjalan lancar, proses pemeriksaan tidak ada kendala terkait di mana DKPP akan bersidang,” pungkasnya
