Dituding Merusak Citra Partai, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulteng Berikan Klarifikasi

Palu,Jaripedenews.com – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah Rus’an Yasin mengklarifikasi tudingan yang menyebutkan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah telah melakukan pelecehan terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Rus’an mengatakan, pihaknya tidak bermaksud menyudutkan atau menganalogikan Partai PPP sebagai partai yang kurang baik dan terkesan negatif.

“Kami hanya memberikan contoh kasus trading in influence yang pernah terjadi dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta meminta tanggapan Bawaslu Sulawesi Tengah untuk menjawab tantangan tersebut”, tegas Rus’an dalam pernyataan resminya (22/10).

Terkait hal tersebut, Rus’an menilai bahwa yang disampaikan pihak Ombudsman dalam forum diskusi tersebut masih dalam lingkup diskusi yang objektif dan tidak bermaksud mendiskreditkan partai tertentu.

“Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah meminta maaf apabila pihak partai PPP merasa dirugikan atas hal tersebut. Semoga silaturahmi Ombudsman dengan lembaga lain, khususnya pihak partai PPP selalu terjaga dengan baik”, tutup Rus’an.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai PPP Sulawesi Tengah geram terhadap pernyataan salah seorang Asisten Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah yang dinilai membuat citra partai PPP kurang baik. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Sulteng disalah satu hotel di Kota Palu, 20-21 Oktober 2022.

Saat sesi diskusi, pihak Ombudsman berkesempatan bertanya kepada narasumber terkait tantangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran modus baru dengan istilah trading in influence (jual-beli pengaruh) yang beberapa kasusnya telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak Ombudsman mencontohkan beberapa kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, yang salah satunya adalah kasus Romahurmuziy mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat itu. Selanjutnya, pihak Ombudsman bertanya kepada narasumber tentang bagaimana Bawaslu menjawab tantangan trading in influence dalam hal money politic yang saat ini bukan saja berbentuk uang dan barang akan tetapi bisa saja berbentuk janji atau kebijakan tertentu.

Penulis: ASy
Editor: ASy

Pos terkait