Oleh : Taslim Pakaya
Demokrasi merupakan sistem bernegara yang digunakan oleh Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Sebagaimana mantan Presiden AS Abraham Lincoln mengatakan pengertian demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Suatu negara demokrasi mengisyaratkan adanya pelaksanaan Pemilu atau yg dikenal dengan demokrasi langsung bertujuan menghadirkan pemimpin yang sesuai keinginan suara mayoritas masyarakat dan mampu memberikan kebijakan yang baik agar masyarakatnya sejahtera
Era moderen hari ini banyak negara mendaulatkan dirinya sebagai negara demokratis yang melindungi hak-hak setiap warganya. Walaupun banyak menekan fakta ada perlakuan dari struktur negara ataupun budaya masyarakat sendiri keluar dari nilai-nilai demokrasi.
Sistem demokrasi memang mengharuskan warga negaranya memiliki kecerdasan karena di berikan kebebasan berekspresi menentukan kemajuan negaranya. Namun, terkadang ruang-ruang publik menghadirkan kekacauan diakibatkan oleh masyarakat menggunakan kebebasan saling menghujat dan menghina. Padahal sejatinya kebebasan yang dimaksudkan dalam iklim demokrasi adalah untuk membangun peradaban suatu bangsa menjadi lebih baik.
Salah satu syarat yang paling menentukan apakah negara tersebut demokratis atau tidak adalah pemilihan umum. Maka semua negara yg mengatakan negaranya demokrasi pasti melaksanakan pemilu. Hasil pemilu lah yang berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Kalau hasil pemilu menghadirkan pemimpin dan perwakilan yang baik maka kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan keinginan masyarakat tapi apabila hasil pemilu menghadirkan pemimpin yang black campain, mony politik, menggunakan issue sara maka harapan tidak sesuai keinginan karena akan menghadirkan kebijakan yang merugikan masyarakat.
Lantas apa hubungan Demokrasi dan Oligarki?
Oligarki berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna kekuasaan negara hanya ada pada sekelompok elit kecil masyarakat. Kuasa oligarki selalu membayangi kekuasan pemerintahan dalam semua sistem bernegara tidak luput juga demokrasi itu sendiri.
Politik Indonesia selalu identik dengan mahar maka ketika adanya pemilu semua kandidat mempersiapkan amunisinya untuk mendapatkan rekomendasi dari parpol agar dapat mencalonkan dan juga biaya politik lainya.
Pada 2020 media kompas memberitakan pernyataan bupati jember Ibu Faida yang mengatakan memilih jalur Independen karena mahar mendapatkan rekomendasi parpol sangat mahal. Pernyataan La Nyala mattalitti dimintai uang agar dapat direkomendasikan oleh parpol. Salah satu Bakal calon kepala daerah di cirebon Siswanto juga mengakui bahwa ad permintaan mahar agar dapat di rekomendasi oleh parpol.
Ada beberapa hal yang mempengaruhi kuasa Oligarki dalam iklim demokrasi di Indonesia. Pertama, biaya pencalonan (ongkos perahu politik) yang lazim disebut sebagai mahar politik. Kedua, dana kampanye yang meliputi atribut kampanye, tim pemenangan, serta penggunaan media elektronik dan cetak. Ketiga, ongkos konsultasi dan survey melalui pelbagai lembaga konsultan dan lembaga survey. Keempat, politik uang yang masih marak dilakukan oleh calon kepala daerah meliputi serangan fajar, sumbangan ke kantong pemilih, dan lainnya. Berakibat juga terhadap kepala daerah yang tersandung korupsi karena memang harus mengganti pembiayaan politik. Selain itu, dana yang cukup besar adalah perihal keberadaan saksi pada hari perhitungan suara.
Kelima, kesadaran diri antara peserta pemilu dan pemilih itu sendiri. peserta dengan orientasi kekuasaan menghalalkan segala cara, pemilih dengan perasaan tidak terakomodir oleh pemimpin sehingga melihat bahwa hasil pemilihan tidak berdampak nyata terhadap kehidupan rakyat maka momentum politik dijadikan tempat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Dari fakta yang dipaparkan di atas maka kuasa oligarki akan terus terawat pada momentum politik di Indonesia, dampaknya adalah kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan dan Pemilik kesejahteraan hanya segelintir orang. Sehingga cita demokrasi yang di wujudkan dengan Pemilu bertujuan sebagai perjuangan masyarakat menuju kesejahteraan tidak akan pernah tercapai.
Sistem politik indonesia dapat terhindar dari oligarki apabila ketiga elemen saling bekerja dengan baik. Pertama, Struktur atau yang dikenal dengan Regulasi. Bagaimana hukum tidak memberikan ruang terjadinya kecurangan dalam pemilu. Dua, Subtansi, yang dimaksud ialah pelaksana hukum itu sediri, ada penyelenggara, peserta pemilu baik parpol ataupun kandidat. Tidak memihak dan tidak melakukan kecurangan. Ketiga, Budaya, dimana lebih menekankan kepada pemilih untuk selalu rasional dalam menggunakan hak politiknya. Bukan memilih atas dasar imbalan dari peserta pemilu.
